Siagaonline.com, Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Padang, Jalan Bagindo Azis Chan Bypass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji. Senin, (10/11/25).
 
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal Azhar. Turut hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala OPD, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
 
Dalam pandangan umumnya, masing-masing perwakilan dari Fraksi DPRD menyampaikan pendapatnya terkait RAPBD 2026. Sejumlah fraksi memberikan apresiasi terhadap kerja keras Pemko Padang dalam menyusun RAPBD 2026 ini.
 
Peningkatan Efektivitas dan Optimalisasi PAD Jadi Sorotan
 
Beberapa fraksi, seperti Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN, menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Kedua fraksi tersebut menilai bahwa pemangkasan dana transfer dari pusat tidak boleh menjadi halangan bagi Pemko Padang dalam memberikan pelayanan maksimal. Justru, kebijakan pemerintah pusat itu harus dijadikan sebagai motivasi tambahan dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada.
 
APBD 2026 juga tetap harus memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.
 
Fraksi PKB-Ummat Soroti Belanja Daerah dan Penerimaan Daerah
 
Fraksi PKB-Ummat berpandangan bahwa belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan.
 
Lebih lanjut, Fraksi PKB-Ummat berpandangan bahwa kebijakan umum yang diterapkan adalah mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional, dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, penerimaan dan realisasi pendapatan tahun 2025, sinergisitas perizinan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah.
 
Fraksi PKB-Ummat juga menyoroti pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2026, yang meliputi:
 
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 1,12 triliun rupiah, target ini sama dengan target yang telah disepakati pada KUA-PPAS tahun 2026.
- Pendapatan transfer pada KUA-PPAS yang telah disepakati sebesar 1,87 triliun rupiah disesuaikan menjadi 1,53 triliun rupiah, berkurang sebesar 345,8 miliar rupiah atau turun 18,4%. Hal ini mempedomani surat direktur jenderal perimbangan keuangan KEMENTERIAN KEUANGAN-RI nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026 dan surat kepala Bapenda provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian pagu bagi hasil pajak provinsi pada APBD-P provinsi Sumbar TA.2025.
 
Secara total, pendapatan daerah berkurang sebesar 345,8 miliar rupiah atau turun 11,52% dari semula 3 triliun rupiah menjadi 2,65 triliun rupiah.
 
Fraksi PKB-UMMAT berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran harus memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
 
Fraksi PKB-UMMAT mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam Rancangan APBD ini, dengan catatan bahwa setiap kebijakan dan perubahan yang dilakukan didasarkan pada analisis yang mendalam, berorientasi pada hasil nyata, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan APBD tidak hanya harus adaptif terhadap rancangan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi Kota Padang. Salah satunya seperti, perlu strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi PAD agar dapat mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah.
 
Tanggapan Wali Kota Padang
 
Wali Kota Padang, Fadly Amran, sepemahaman dengan DPRD setempat terkait sejumlah langkah strategis yang mesti diambil dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2026. Diakuinya, pemangkasan dana transfer dari pusat untuk 2026 mesti disikapi dengan arif bijaksana agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terealisasi dengan maksimal.
 
"Tentunya memang perlu kekreatifitasan dalam mengelola APBD di tahun 2026 mendatang," kata Fadly Amran usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut.
 
"Mudah-mudahan dengan saran, masukan, dan pertanyaan ini dapat kami jadikan bahan untuk memberikan jawaban dari Pemko Padang nantinya," terang Fadly Amran.
 
Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi kali, Pemko Padang akan menyampaikan tanggapan resmi pada rapat paripurna berikutnya. (Adv)